Detail Berita

Pemerintah Kota Balikpapan mengajukan Rancangan APBD 2017 sebesar Rp1,8 triliun, dengan asumsi pendapatan daerah sebesar Rp1,76 triliun atau terjadi defisit Rp48,07 miliar.
Hal ini disampaikan Wakil Walikota Rahmad Mas’ud dalam nota penjelasan RAPBD 2017 pada rapat paripurna DPRD kota, Kamis (24/11).
Dibandingkan APBD 2016 lalu yakni sebesar Rp2,45 triliun, maka terjadi penurunan sekitar 647 miliar.
“Dalam penyusunan RAPBD 2017 diasumsikan masih mengalami kesulitan likuiditas keuangan daerah, akibat penurunan penerimaan dari dana perimbangan pusat maupun penerimaan dari provinsi Kaltim. Hal ini perlu disampaikan agar masyarakat mengetahui bahwa sejak penyusunan perubahan APBD 2016, keuangan daerah mengalami defisit yang begitu besar sehingga secara langsung masih berpengaruh pada penyusunan RAPBD 2017,” terang Rahmad.
Rencana pendapatan daerah pada RAPBD 2017 sebesar Rp,176 triliun. Ini mengalami penurunan Rp470 miliar dibandingkan pada APBD 2016 sebesar Rp2,23 triliun.
”Turunnya rencana pendapatan itu karena berkurangnya penerimaan dana perimbangan sebesar Rp381, 6 miliar, khusus dana bagi hasil pajak maupun bukan pajak serta belum diterimanya informasi bantuan keuangan dari provinsinya,” tuturnya.
Diketahui pendapatan daerah diperoleh dari PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan jumlah Rp613,45 miliar. Ditambah dari dana perimbangan (bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK) yang diproyeksikan sebesar Rp883 miliar. “Pada APBD 2017, PAD direncanakan sebesar Rp613 miliar atau mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp555,97 miliar,” sebutnya.
Rahmad juga menyebutkan rencana belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp1,81 triliun. Dia menyebutkan belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung Rp819 miliar dan belanja langsung sebesar Rp992 miliar.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan penyusunan RAPBD 2017 menyesuaian kondisi keuangan. Namun, ada prioritas kegiatan yang dilaksanakan DPRD dan pemkot. “Kalau kita usulkan bangun gedung dengan multiyears sambil melihat kemampuan keuangan, kami berupaya mencari bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBN. Ini kita diskusikan lagi,” tandasnya usai memimpin paripurna.
Pada paripurna kemarin, juga mengesahkan APBDP 2016 hasil evaluasi Gubernur yang pelaksaan tersisa sebulan. Diketahui APBD P 2016 ditetapkan Rp2,45 triliun. (din)