Detail Berita

Meski sudah dianggarkan dalam APBD 2017, tak ada jaminan pembangunan gedung DPRD yang baru bisa dimulai tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tara Allorante menyebut, lelang proyek bisa jadi baru bisa dilakukan tahun depan.

Hal itu jika selepas triwulan kedua kondisi keuangan daerah masih defisit. Dengan kata lain, proyek tersebut sangat bergantung pada pencairan dana bagi hasil (DBH) dari pusat.

"Kami standby saja. Kalau ada dana dan mampu bayar kami berani lakukan tender," ujarnya.

Seperti diketahui, pagu DBH yang akan diterima Balikpapan tahun ini totalnya Rp 480 miliar. Dari jumlah itu, triwulan pertama (akhir Maret) sudah cair Rp 112 miliar. Jumlah itu hampir semuanya digunakan untuk membayar utang tahun lalu.

Harapannya triwulan kedua nanti bisa cair di atas Rp 120 miliar. Sehingga sisa utang yang harus dibayar pemkot bisa dilunasi. Jika sudah, pemkot bisa mulai memikirkan proyek baru. Termasuk memulai lelang gedung dewan yang dialokasikan Rp 25 miliar tahun ini.

Tara menjelaskan, gedung dewan merupakan proyek tahun jamak 2017-2019. “Kalau tidak ada uang maka dialihkan ke 2018," ungkapnya.

Dia pun menjelaskan, bila memang molor maka tetap akan dikerjakan asal ada dana hingga total proyek sebesar Rp 250 miliar dan hingga batas kepemimpinan kepala daerah sampai 2021.

Untuk diketahui, gedungDPRD yang baru direncanakan dibangun di gedung eks PU Wilayah Selatan, Samping Kantor Pos Jalan Jenderal Sudirman yang kini digunakan untuk Kantor Satpol PP. Bangunan bertemakan lamin dengan delapan lantai. Dilengkapi dengan ruangan untuk setiap anggota dewan, ruang badan, ruang komisi, ruang rapat, serta basemen untuk tempat parkir. Halaman juga berkapasitas 1.000 orang untuk mengantisipasi ketika ada unjuk rasa. (*/ane/rsh/k18)

Sumber: Kaltim Post