Detail Berita

BALIKPAPAN - Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (FK SP/ SB) mendatangi kantor Wali Kota Balikpapan pada Sabtu (1/4/21) dalam rangka memperingati Hari Buruh.

Perwakilan mereka Diterima langsung Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, di Ruang VIP Kantor Pemerintah Kota Balikpapan.

Para pekerja ini menyampaikan Petisi Hari Buruh yang berisi tujuh tuntutan. Pertama, mereka menyampaikan upaya melawan Covid-19 bersama pemerintah. Kemudian terkait pengoptimalan pemberdayaan kelembagaan Hubungan Industrial Kota Balikpapan.

Rombongan dipimpin Ketua FK SP/ SB, Mugianto. Ia juga menyampaikan agar pemerintah berupaya melakukan penguatan keahlian atau kompetensi tenaga kerja kota Balikpapan. Terutama berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja berkualitas jelang IKN.

Beberapa tuntutan lain adalah terkait penguatan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal. Disnaker juga sebagai pintu utama lowongan pekerja bagi tenaga lokal.

"Kami juga mendorong pemerintah untuk meninjau penerapan struktur dan skala upah pada perusahaan di kota Balikpapan. Kami berharap UMK Balikpapan akan mengalami penyesuaian berdasarkan sektor usaha," ungkapnya.

Tuntutan terakhir, secara bertahap dan berkelanjutan, pemerintah diminta melakukan sosialisasi peraturan pelaksana Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan, tuntutan yang disampaikan cukup baik. Terlebih sebelum mendatangi kantor pemkot, mereka juga sempat membagikan sembako bersama Polresta Balikpapan.

"Pemerintah menaruh apresiasi lah. Memang harus kita bangun terus antara pemerintah, dunia usahanya dengan serikat pekerja supaya kesejahteraan pekerja bisa selalu ditingkatkan," kata wali kota.

Berkaitan dengan tuntutan agar perusahaan menggunakan tenaga lokal, Ia mengungkap sebenarnya Pertamina pun berharap sebanyak-banyaknya dari lokal. "Karena kan lokal kan lebih untung. Penyediaan tempat tinggal dia tidak perlu, angkutan juga nggak perlu," katanya.

Namun menurutnya ini juga menyangkut kompetensi. Sehingga terpaksa harus mendatangkan dari luar Balikpapan. "Tapi saya kira banyak saja dari lokal. Secara naluri mereka berharap dari lokal semua. Tapi kan karena kompetensi jadi tidak gampang didapatkan di lokal, mereka harus dapatkan dari luar," jelasnya.

Terkait ini, ia berharap Pertamina melakukan hal sama, karena kan pemerintah daerah terbatas pada BLK. Pertama, perlu keterbukaan informasi. Jauh-jauh hari disampaikan kebutuhannya apa supaya orang bisa menyiapkan diri.

"Kita kan yang punya itu BLK, nah Pertamina juga bisa membantu kita supaya tenaga kerja lokalnya bisa terserap," pungkasnya. (diskominfo/ cha/mgm)