Detail Berita

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Rabu (20/4/2022) di Ruang Rapat I Balaikota Balikpapan. Dengan tema "Stabilitas Harga dan Pasokan Bahan Pokok dan Penting Menjelang Idulfitri 1443 H".

Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Balikpapan, Agus Budi Prasetyo. Dalam kesempatan ini ia juga membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Kasat Intelkam Polresta Balikpapan, Kepala BMKG Balikpapan, Kepala BPS, mewakili Kepala Bulog Kaltim Kaltara, Kepala Kanwil V KPPU Balikpapan, Disrut Perumda Manuntung Sukses, serta pejabat di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Ia menyampaikan, pertemuan ini merupakan forum komunikasi antara Pemkot Balikpapan dengan semua stakeholder terkait yang berkontribusi pada terkendalinya inflasi di Kota Balikpapan.

Ia menyampaikan perkembangan inflasi Kota Balikpapan pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 1 persen. Dibandingkan Februari 2022 yang mengalami deflasi 0,51 persen (month to month). Sementara inflasi tahunan (year on year) masih terjaga pada level 3,2 persen.

"Ini lebih tinggi dari inflasi provinsi, 2,15 menurut provinsi, namun menurut Bank Indonesia, 2,86. Sasaran nasional 3 plus minus 1 persen, sehingga masih terjaga," ungkapnya.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi triwulan pertama dilaksanakan melalui, penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan 4 Februari tentang peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022-2024.

"Ini adalah dokumen perencanaan atau acuan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi," terang Agus Budi.

Kemudian juga telah diterbitkan Surat Edaran Wali Kota pada 31 Maret 2022 mengenai belanja bijak dan cerdas, dan melaksanakan peduli inflasi bersama masyarakat ekonomi syariah. "Sebagai upaya publikasi efektif kepada masyarakat," imbuhnya.

Kemudian meningkatkan peran Perumda Manuntung Sukses bekerjasama dengan PT KRN (Kutai Refinary Nusantara) dalam pengendalian inflasi, dalam pendistribusian minyak goreng. "Tinggal eksekusi saja. Segala perizinan sudah siap. Tinggal menunggu kuota dari pihak KRN," terangnya.

Pemerintah Kota juga melaksanakan operasi pasar di kecamatan oleh Dinas Perdagangan dan pelaksanaan Pasar Murah Ramadan. Serta Pasar Tani oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan. Pemanfaatan stok pangan di level distributor dan harga di seluruh pasar di Balikpapan.

"Sejumlah faktor akan jadi tantangan baru bagi kita antara lain masih tingginya ketergantungan bahan pangan dari daerah lain dan anomali cuaca. Balikpapan juga masih defisit untuk sembilan bahan pokok di tingkat Kaltim," bebernya.

Ini yang menjadi perhatian Pemkot Balikpapan, yakni tingginya ketergantungan bahan pangan dari daerah lain. "Kemudian pergerakan ekonomi global, nasional, maupun Kaltim berpotensi pengaruhi tingkat daya beli masyarakat," katanya.

Kenaikan harga BBM non subsidi juga dapat memicu naiknya harga barang dan jasa lainnya. Juga kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan permintaan masyarakat di bulan Ramadan. (diskominfo/cha/mgm)