Detail Berita

BALIKPAPAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin memimpin high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Selasa (12/12/2023) di Hotel Gran Senyiur.

Sekda, dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud. Ia mengungkapkan, inflasi menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya belanja masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya.

Laju inflasi yang tinggi juga akan memberi dampak pada peningkatan kemiskinan. Berdasarkan data inflasi bulan November di Balikpapan tahun 2023, ada kenaikan 0,13 dari bulan sebelumnya. Atau sebesar 0,4 month to month.

"Penyebab lonjakan inflasi dapat diidentifikasi antara lain karena kenaikan harga cabe rawit, angkutan udara, komoditas beras, emas perhiasan dan bayam," sebutnya.

Kenaikan harga angkutan udara disebabkan oleh kenaikan harga avtur, peningkatan aktivitas kedinasan, serta penyelenggaraan kegiatan skala nasional di kota Balikpapan. Sementara kenaikan harga beras disebabkan oleh berkurangnya produksi daerah penghasil di tengah fenomena elnino yang masih berlangsung.

Sementara untuk kenaikan harga cabai rawit dan bayam disebabkan oleh kurangnya pasokan daerah dan akibat kekeringan lahan dan serangan penyakit tanaman. Sementara kenaikan harga emas disebabkan oleh kenaikan harga emas dunia.

Pada kesempatan tersebut instansi terkait menyampaikan paparannya. Mulai dari Badan Pusat Statistik, Otoritas Bandara, Pertamina, dan lainnya untuk mengetahui situasi dan kondisi yang hal-hal yang mempengaruhi inflasi di Balikpapan.

Sehingga kemudian akan ditindaklanjuti dengan diskusi yang bisa dilakukan Bank Indonesia selaku stakeholder terkait bersama Pemerintah Kota dan TPID. "Bagaimana langkah yang kita ambil. Agar inflasi tidak melebihi 3 persen +- 1 persen. Juga untuk antisipasi tahun 2024 nanti," katanya.

Berbagai penyebab inflasi, ditambah dengan yang terbaru adalah antrean BBM di Balikpapan. Menurutnya hal ini yang akan dicarikan solusi bersama stakeholder terkait yakni Pertamina. (diskominfo/cha/mgm)