Detail Berita

BALIKPAPAN – Kota Balikpapan yang semakin padat lantaran pertambahan jumlah penduduk hingga jumlah kendaraan yang terus meningkat. Hal ini tidak sejalan dengan keberadaan sarana prasarana, seperti jumlah jalan raya yang cukup terbatas.

Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan Adwar Skenda Putra mengatakan, pihaknya memiliki sistem transportasi yang tersusun dalam kajian. Tahun ini sudah saatnya menggunakan angkutan massal. “Terutama koridor utama seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Syarifuddin Yoes, dan Jalan Soekarno-Hatta,” sebutnya.

Ia menuturkan, sebenarnya kondisi sekarang bukan murni benar-benar kemacetan. Namun ada pula dampak dari pembangunan infrastruktur yang masih berjalan di beberapa titik jalan. Ini yang jadi penyebab kemacetan.

“Sekarang sesuai arahan pak wali, kami memikirkan bagaimana kendaraan dari arah utara ke timur tidak perlu masuk ke kota lagi,” imbuhnya. Kian hari terjadi bangkitan kendaraan di Jalan Mulawarman.

Dia bercerita, dahulu perkantoran swasta dibangun di area Balikpapan Timur. Sejak 2015, perkantoran mulai berpindah ke Balikpapan Utara. Kini yang terjadi crossing kendaraan antara timur ke utara dan sebaliknya. “Jadi kami lakukan rekayasa dan Dinas PU berupaya melakukan peningkatan jalan alternatif,” sebutnya.

Contoh tersedia beberapa jalan alternatif. Mulai Stadion Batakan ke Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 11. Kemudian Teritip terhubung ke Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 24. Semakin banyak alternatif untuk kendaraan besar tidak perlu masuk ke wilayah kota. Beberapa kendaraan juga sudah melalui jalan tol.

“Ke depan harus punya terminal barang dan pelabuhan baru agar kendaraan tidak masuk wilayah kota,” tuturnya.

Terutama kendaraan roda enam yang potensi over dimension overload (ODOL). Edo menjelaskan, lokasi RDMP yang berada di tengah kota dan gudang material di Jalan Soekarno-Hatta KM 13. Itu membuat masih ada kendaraan besar masuk ke kota.

Belum lagi, kendaraan pengangkut sembako juga masih turun di Pelabuhan Semayang. Mereka datang menggunakan kapal penumpang. “Kami sudah pelajari dan meminta kendaraan dari pelabuhan asal seperti Pare-Pare dan Surabaya seharusnya tidak mengangkut kendaraan ODOL,” pungkasnya. (diskominfo/cha/mgm)